DUMAI – Praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal melalui jalur laut Kota Dumai kembali terbongkar. Namun, publik mulai jengah. Penindakan demi penindakan dilakukan, puluhan orang diamankan, tetapi “otak besar” di balik bisnis haram ini seolah tak tersentuh.
Terbaru, aparat Polsek Medang Kampai menggagalkan keberangkatan 63 calon PMI ilegal tujuan Malaysia di pesisir Pantai Selinsing, Kelurahan Pelintung, Sabtu (18/4/2026) malam. Dari jumlah tersebut, 56 orang WNI dan 7 warga asing (Bangladesh/Rohingya) ditemukan bersembunyi di semak-semak, menunggu diberangkatkan secara diam-diam.
Ironisnya, pola lama kembali terulang. Para calon korban berhasil diamankan, namun pihak yang diduga sebagai pengendali utama masih misterius.
“Kami masih mendalami jaringan yang mengatur keberangkatan ini,” ujar Kanit Reskrim Polsek Medang Kampai, Ipda Rional Barita Marpaung.
Kapolsek AKP Suprizal juga menegaskan kasus masih dalam pengembangan. Namun publik bertanya: sampai kapan “pengembangan” tanpa hasil nyata di level aktor utama?
Berulang, Tapi Tak Pernah Tuntas
Kasus ini bukan yang pertama. Januari 2026 lalu, 26 PMI ilegal juga digagalkan di wilayah Sungai Sembilan. Saat itu, yang diamankan hanya sopir—lagi-lagi pemain lapangan. Sementara aktor intelektualnya hilang tanpa jejak.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa jaringan pengiriman PMI ilegal di Dumai bukan operasi kecil, melainkan sindikat terorganisir dengan sistem rapi dan berulang.
Dumai bahkan disebut-sebut sebagai “jalur favorit” karena akses laut yang terbuka dan pengawasan yang dinilai masih memiliki celah.
Uang Mengalir, Agen Bermain
Informasi di lapangan menyebut, setiap PMI ilegal harus membayar Rp4 juta hingga Rp5 juta untuk sekali keberangkatan.
Dengan puluhan orang dalam satu pengiriman, nilai uang yang berputar bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Tak hanya itu, diduga ada belasan agen penampung yang aktif merekrut dan mengatur keberangkatan dari Dumai.
“Kejar agen penerima uang. Di situlah kunci membongkar jaringan ini,” tegas praktisi hukum Johanda Saputra, SH.
Desakan: Bongkar dari Hulu, Bukan Hilir
Pemerhati sosial Adrian Hadi menilai penegakan hukum selama ini terlalu fokus pada pelaku lapangan.
“Kalau hanya kaki yang ditangkap, jaringan ini tidak akan pernah mati. Polisi harus berani menyentuh pengendali utama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dari keterangan para PMI yang diamankan, seharusnya aparat bisa menelusuri aliran uang hingga ke aktor intelektual.
Ada Oknum?
Maraknya kasus serupa yang terus berulang memunculkan pertanyaan serius:
apakah ada kebocoran atau bahkan keterlibatan oknum?
Sebab, sulit dipercaya jaringan sebesar ini bisa berjalan mulus tanpa “perlindungan” tertentu.
Ujian Serius Penegakan Hukum
Kasus PMI ilegal di Dumai kini menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum. Publik tidak lagi hanya menunggu penangkapan korban atau kurir, tetapi pembongkaran total hingga ke akar-akarnya.
Selama “otak pengiriman” masih bebas, Dumai akan tetap menjadi pintu gelap perdagangan manusia—dan penindakan yang ada hanya akan menjadi rutinitas tanpa efek jera.***
