DUMAI – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Dumai menyatakan dukungan terhadap penguatan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik anak daerah untuk mengelola aktivitas jasa tunda dan pandu kapal laut di seluruh wilayah perairan Kota Dumai.
 

Dukungan tersebut disampaikan 

menyusul semakin besarnya aktivitas kepelabuhanan di Kota Dumai yang dinilai memiliki potensi ekonomi cukup besar bagi daerah. KNPI menilai, optimalisasi sektor tersebut dapat menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi putra-putri daerah untuk terlibat dalam sektor kepelabuhanan.
 

Ketua Harian DPD KNPI Kota Dumai, Andi Qadri, mengatakan penguatan BUP lokal merupakan bagian dari upaya mencari sumber-sumber ekonomi baru di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
 

“Dalam kondisi efisiensi oleh Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, kepala daerah di seluruh Indonesia dituntut untuk mencari celah pendapatan lain daerah yang tidak bergantung kepada APBN untuk menopang pembangunan daerah,” ujar Andi, Rabu (12/8/2026).
 

Menurutnya, pengelolaan aktivitas jasa tunda dan pandu kapal oleh BUP lokal dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.
 

“Sehingga langkah pengelolaan aktivitas jasa tunda pandu kapal laut di Kota Dumai agar dikelola oleh BUP lokal daerah menjadi salah satu solusi meningkatkan ekonomi daerah,” jelasnya.
 

Lima BUP Beraktivitas di Perairan Dumai
 

Andi menyebut, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, terdapat sejumlah BUP yang saat ini telah menjalankan aktivitas atau existing di perairan Kota Dumai.
 

Di antaranya PT Pelabuhan Dumai Berseri yang merupakan BUMD, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Krakatau Bandar Samudra (KBS), PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB), serta PT Bahari Pelabuhan Indonesia (BPI).
 

Menurut Andi, dari sejumlah BUP tersebut, PT Pelabuhan Dumai Berseri merupakan BUP milik daerah yang menjalankan aktivitas jasa tunda kapal di perairan Dumai.
 

“Artinya, empat BUP lainnya bukan BUP milik anak daerah,” ungkapnya.
Namun demikian, kata Andi, saat ini Kota Dumai juga telah memiliki BUP baru yang diprakarsai oleh putra daerah, yakni PT Samudera Terminal Logistics (STL).
 

Kehadiran STL dinilai sebagai potensi baru bagi anak daerah untuk ikut bersaing secara sehat di sektor kepelabuhanan, bahkan diharapkan mampu berkembang hingga tingkat nasional.
 

KNPI Dorong Sinergi BUP Lokal dan Pemko Dumai
 

Andi berharap keberadaan BUP lokal tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, perlu ada gagasan dan konsep bersama antara Pemerintah Kota Dumai, BUMD, serta seluruh BUP yang dimiliki atau diprakarsai anak daerah.
 

“PT STL kita harap mampu bersama dengan BUMD dan Pemerintah Kota Dumai untuk membentuk gagasan dan konsep yang baik terhadap pengelolaan seluruh aktivitas jasa perairan laut yang ada di Kota Dumai,” katanya.
 

Ia menyebut, saat ini telah terdapat bentuk kerja sama antara BUP lokal dengan perusahaan yang memiliki Terminal Khusus (Tersus) di Dumai.
 

Di antaranya Tersus Sinarmas Group dengan BUP PT Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD), serta Tersus Apical Group Dumai dengan BUP PT Samudera Terminal Logistics (STL).
 

Menurut Andi, kerja sama tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya ruang bagi BUP lokal untuk mengambil peran dalam aktivitas kepelabuhanan di Kota Dumai.
 

“Hal ini tentunya menjadi apresiasi bagi kita semua kepada Tersus hilirisasi kelapa sawit yang beroperasi di Dumai karena telah menggandeng BUP milik lokal daerah Dumai untuk peningkatan potensi SDM lokal daerah Dumai,” ujarnya.
 

KNPI berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh Tersus-Tersus lainnya yang berada di sepanjang pesisir Kota Dumai.
 

“Kami berharap ke depan akan disusul oleh Tersus lainnya di sepanjang pesisir pantai Dumai, mengutamakan potensi yang dimiliki oleh anak daerah Dumai sebagai BUP,” tegas Andi.
 

Apresiasi untuk KSOP Dumai
 

Selain kepada pelaku usaha, DPD KNPI Kota Dumai juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Dumai yang dinilai telah memberikan ruang bagi putra daerah untuk memiliki BUP sendiri.
 

“DPD KNPI Kota Dumai tentu juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Dumai yang telah memberikan kesempatan kepada putra daerah Kota Dumai untuk dapat memiliki BUP sendiri,” kata Andi.
 

Menurutnya, proses untuk membangun dan mendapatkan legalitas serta kesempatan berkiprah sebagai BUP bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu, keberadaan BUP lokal dinilai harus dimanfaatkan secara maksimal.
 

“Dengan semangat dan potensi yang ada, hal tersebut dapat tercapai,” tambahnya.
 

Jangan Sampai Potensi Dumai, Manfaatnya ke Luar Daerah
Andi menegaskan, keberadaan BUP milik atau diprakarsai anak daerah merupakan kekuatan baru bagi masyarakat Kota Dumai.
 

Ia menilai sektor kepelabuhanan merupakan salah satu potensi strategis yang seharusnya mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat setempat.
 

“Ini tentu menjadi kekuatan baru bagi anak Dumai, dan menegaskan kalau anak Dumai mampu serta memiliki SDM yang baik,” ujarnya.
 

Ia berharap BUP lokal mampu menjadi wadah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk membuka peluang bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
 

Andi juga menyoroti kondisi ketika perusahaan yang tidak berkantor pusat di Dumai memanfaatkan potensi perairan Kota Dumai, namun manfaat ekonominya dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat setempat.
 

“DPD KNPI juga berharap BUP prakarsa anak daerah tempatan mampu menjadi potensi baru untuk bersaing secara sehat pada sektor kepelabuhanan,” katanya.
 

Menurutnya, penguatan perusahaan lokal bukan berarti menutup ruang bagi perusahaan lain, melainkan memastikan adanya kompetisi yang sehat sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar kepada putra daerah.
 

KNPI Minta Pemko Maksimalkan Potensi Kepelabuhanan
 

Di akhir pernyataannya, DPD KNPI Kota Dumai mendorong Pemerintah Kota Dumai bersama seluruh BUP lokal untuk duduk bersama merancang strategi pengelolaan potensi kepelabuhanan secara maksimal.
 

KNPI berharap aktivitas jasa tunda dan pandu kapal serta berbagai jasa kepelabuhanan lainnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 

“Dalam mengemas semua potensi ini, DPD KNPI berharap Pemerintah Kota Dumai dan seluruh BUP daerah hari ini mampu bekerja sama memaksimalkan potensi kita sebagai putra daerah untuk kepentingan masyarakat Kota Dumai,” pungkas Andi.***