JAKARTA – Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi seorang kepala daerah dalam memimpin pemerintahan. Bukan sekadar besarnya anggaran, banyaknya program, atau deretan prestasi administratif, melainkan sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pesan tegas tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan sambutan dalam Forum Diseminasi Studi Pembelajaran Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pilkada Serentak dalam Isu Layanan Dasar, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Bima menilai, kepercayaan publik merupakan fondasi penting yang menentukan keberhasilan kepemimpinan di daerah. Sebab, pemerintahan yang terlihat berhasil secara administratif belum tentu mampu menjawab kebutuhan masyarakat apabila pelayanan publik tidak berjalan sesuai harapan.

“Satu hal yang tidak ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), satu hal yang tidak pernah ditulis di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yaitu kepercayaan atau trust. Ini adalah modal utama,” tegas Bima.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan anggaran besar, kemampuan politik, ataupun pencapaian birokrasi. Kepercayaan justru tumbuh ketika masyarakat melihat adanya kesesuaian antara kebijakan yang dibuat, kinerja pemerintah, dan pelayanan yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari.

Kepemimpinan Bukan Sekadar Jabatan

Dalam kesempatan itu, Bima juga menyoroti tantangan yang dihadapi Pj. kepala daerah. Mulai dari persoalan legitimasi politik, ketidakpastian masa jabatan, hingga tuntutan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik di daerah yang dipimpin.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Pj. kepala daerah dinilai memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, ruang pengambilan keputusan yang relatif lebih independen serta pengalaman birokrasi dan jejaring pemerintahan di tingkat nasional.

“Tidak punya mindset memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu kecuali soal kinerja birokrasi,” ujarnya.

Namun, Bima menegaskan bahwa keunggulan maupun keterbatasan tersebut bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan. Faktor paling mendasar tetap terletak pada kualitas kepemimpinan masing-masing individu.

“Karena plus minusnya sama, peluang dan tantangannya sama. At the end of the day, it's all about personal leadership,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa jabatan, status definitif maupun penjabat, serta dukungan birokrasi tidak otomatis menjamin keberhasilan seorang pemimpin. Kemampuan mengambil keputusan, menjaga integritas, dan menjawab kebutuhan masyarakat menjadi faktor yang menentukan.

Pelayanan Publik Harus Dirasakan Masyarakat

Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif harus berangkat dari kemauan untuk melayani. Pemerintah daerah tidak cukup hanya hadir melalui program dan kegiatan formal, tetapi harus mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan kepala daerah semestinya tidak hanya diukur melalui laporan kinerja atau capaian program, melainkan juga melalui pengalaman masyarakat ketika mengakses pelayanan dasar.

Kepercayaan publik, menurut pesan yang disampaikan Bima, perlu dijaga melalui konsistensi kinerja dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga.

Ia berharap buku studi pembelajaran mengenai Pj. kepala daerah dapat menjadi referensi sekaligus bahan refleksi bagi para pemimpin pemerintahan daerah dalam memperkuat kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik.

“Ini akan menjadi sosok-sosok yang memberikan kontemplasi, memberikan sosok-sosok tidak saja menginspirasi, tapi membuat kita merenung tentang arti kepemimpinan,” tandasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Counsellor Governance and Human Development DFAT Kedutaan Besar Australia Joanna O’Shea, Team Leader Program SKALA Petra Karetji, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Akmal Malik, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pesan yang mengemuka dari forum ini menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin pada akhirnya bukan semata-mata apa yang tertulis dalam dokumen perencanaan atau laporan pemerintah, tetapi juga seberapa besar masyarakat merasakan manfaat dari kepemimpinannya.

Sebab, kepercayaan rakyat tidak bisa sekadar dijanjikan. Kepercayaan harus dibangun, dibuktikan, dan dijaga melalui kerja nyata.

Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Puspen Kemendagri)