PEKANBARU – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau resmi menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Tahun 2025 di Ballroom Hotel Grand Elite Pekanbaru, Rabu (19/11/2025). Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah untuk membahas arah kebijakan ekonomi serta memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ketua Panitia Pelaksana, Yahya, SH, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapimprov bertujuan mengevaluasi capaian program kerja Kadin Riau sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah strategis untuk tahun mendatang.
“Acara ini dihadiri sekitar 200 undangan dari berbagai unsur dunia usaha dan pemangku kepentingan ekonomi daerah. Kami berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan ekonomi Riau,” ujar Yahya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan sponsor yang mendukung terselenggaranya Rapimprov Kadin Riau 2025.
Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Masuri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan seluruh elemen usaha bersama pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian Bumi Lancang Kuning. Rapimprov tahun ini mengusung tema “Kadin Riau Bersama Pemerintah Provinsi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Bumi Lancang Kuning.”
Masuri menekankan bahwa forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi program, tetapi juga penyusunan rekomendasi menuju Rapimnas Kadin Indonesia yang akan berlangsung pada akhir November 2025 di Jakarta. Ia menambahkan bahwa kehadiran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah harus terus diwujudkan melalui pendampingan dan penguatan pelaku usaha di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas perkembangan revisi Undang-Undang Kadin yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), diharapkan segera mendapatkan penguatan regulasi agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi modern.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho, hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie. Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Rapimprov sebagai wadah evaluasi dan sinkronisasi program kerja.
Taufan menegaskan bahwa Riau memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi besar dari sektor energi, perkebunan, agribisnis, industri pengolahan, hingga pariwisata. Pada triwulan III 2025, ekonomi Riau tumbuh 4,98% (yoy), ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, serta konsumsi rumah tangga.
Kadin Indonesia, lanjutnya, mengusung strategi pembangunan nasional berbasis empat pilar: swasembada, penguatan ekonomi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Sejumlah program Quick Win 2025 juga telah berjalan, termasuk SPPG Gotong Royong, renovasi rumah, digitalisasi UMKM, hingga pelatihan SDM. Salah satu fokus utama ialah mendorong UMKM agar naik kelas sehingga mampu bersaing dan berkontribusi lebih besar terhadap produktivitas daerah.
Mewakili Plt Gubernur Riau, Asisten II Setdaprov Riau, Drs. H. Helmi D, M.Pd, menegaskan bahwa Rapimprov bukan hanya agenda internal Kadin, tetapi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang berkualitas.
Ia melaporkan bahwa pertumbuhan PDRB Riau pada kuartal III 2025 mencapai 4,74%, dengan realisasi investasi sebesar Rp 55,89 triliun. Capaian tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar keenam nasional dan investasi tertinggi di wilayah Sumatera.
Plt Gubernur melalui Helmi memberikan apresiasi kepada Kadin Riau atas kontribusinya dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah, seraya mengajak seluruh pelaku usaha untuk terus memperkuat sinergi menghadapi tantangan global.
Rapimprov Kadin Riau 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi penguatan ekonomi daerah yang selaras dengan visi pembangunan nasional dan dinamika global. Forum ini juga membahas tantangan bonus demografi serta peningkatan produktivitas pelaku usaha ke depan.
Rangkaian kegiatan Rapimprov ini menjadi langkah awal penyusunan masukan daerah menuju Rapimnas Kadin Indonesia pada 30 November–2 Desember 2025 di Jakarta, dengan fokus pada pengembangan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pembangunan ekonomi nasional.***
