PEKANBARU — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau akan menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) 2025 pada 19 November mendatang di salah satu hotel di Pekanbaru.
Forum ini akan membahas arah kebijakan dunia usaha daerah, dengan fokus pada percepatan hilirisasi industri dan penguatan ekonomi daerah.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakrie, dijadwalkan hadir membuka Rapimprov.
Kehadiran Anindya sekaligus menegaskan dukungan Kadin pusat terhadap upaya memperkuat daya saing ekonomi di tingkat provinsi.
Rencana pelaksanaan Rapimprov disepakati dalam rapat panitia yang dipimpin Ketua Panitia Penyelenggara, H. Asmu'i Irawan, SH, Kamis (30/10/2025), di Graha Kadin Riau, Pekanbaru.
“Agenda ini akan menjadi forum strategis bagi dunia usaha untuk memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi daerah, terutama menjelang Rapimnas Kadin Indonesia akhir bulan nanti,” kata Direktur Eksekutif Kadin Riau, Kholis Romli.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kadin Riau juga akan menggelar Dialog Ekonomi bertema “Bersama Pemerintah Provinsi Riau Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Bumi Lancang Kuning.”
Gubernur Riau Abdul Wahid dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker.
Tiga panelis turut dihadirkan dalam dialog tersebut, masing-masing membahas topik strategis sektor ekonomi dan perdagangan.
Panelis pertama, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakrie, akan menyampaikan subtema “Peran Kadin dalam Mendorong Pertumbuhan Investasi melalui Hilirisasi Industri di Daerah.”
Panelis kedua, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, akan membahas “Fasilitasi Kebijakan dan Program Peningkatan Perdagangan Ekspor bagi Komoditas Unggulan Daerah.”
Sementara panelis ketiga, Ketua Umum Kadin Riau Masuri, akan mengulas “Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM melalui Optimalisasi Kemitraan Usaha.”
Kholis menjelaskan, hasil Rapimprov nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan dalam Rapimnas Kadin Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung pada 30 November hingga 2 Desember 2025.
“Kadin Riau ingin memastikan aspirasi dunia usaha di daerah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional,” ujarnya. ***
