‎PEKANBARU — Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari aktivis 98 sekaligus pejuang guru Riau, Erwin Sitompul, S.Pd, yang menilai peristiwa tersebut sebagai peringatan keras bagi para pemimpin agar tidak menzalimi rakyat, terutama tenaga pendidik.
‎
‎Menurut Erwin, pemimpin yang tidak amanah dan abai terhadap kesejahteraan masyarakat pada akhirnya akan menuai akibat dari perbuatannya.
‎
‎“Pemimpin yang menzolimi guru dan tidak amanah pasti akan mendapat balasan. Itu hukum kehidupan. Kita berharap ini menjadi pelajaran bagi siapa pun yang memimpin,” ujar Erwin di Pekanbaru, Selasa (5/11/2025).
‎
‎Erwin juga menyampaikan harapan agar siapa pun yang menggantikan posisi Gubernur Riau dapat menjalankan amanah dengan jujur, adil, dan istiqamah.
‎
‎“Jika nanti jabatan Gubernur digantikan oleh Wakil Gubernur, Bapak SF Hariyanto, saya sebagai warga Riau dan pejuang guru berharap beliau bisa bekerja dengan hati, tidak melukai masyarakat, apalagi para tenaga pendidik yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa,” ucapnya.
‎
‎Sebelumnya, keresahan melanda kalangan pendidik di Provinsi Riau. Hingga awal November 2025, ribuan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya pada awal November sudah mendapatkan gaji dua bulan, nyata baru satu bulan yang dibayar.
‎
‎"Sedangkan untuk gaji guru yang berstatus PPPK dalam dua bulan terakhir belum juga dibayarkan, Kondisi ini memicu kekecewaan luas di kalangan guru, terutama di daerah-daerah," katanya dengan tegas.
‎
‎Erwin menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
‎
‎“Keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan. Dinas Pendidikan terlalu lamban bekerja, dan ini merugikan ribuan tenaga pendidik yang setiap hari berjuang di lapangan,” tegasnya.
‎
‎Sebagai mantan aktivis reformasi 1998, Erwin menilai bahwa akar persoalan ini tidak lepas dari tata kelola jabatan yang tidak transparan. Ia menyoroti pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan yang tidak melalui mekanisme assessment sebagaimana mestinya.
‎
‎“Kepala sekolah SMA dan SMK negeri saja diwajibkan ikut assessment. Tapi mengapa Kepala Dinas tidak? Semua jabatan publik seharusnya dipilih secara profesional dan terbuka,” kritiknya.
‎
‎Lebih jauh, Erwin secara tegas meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera diganti.
‎
‎“Saya minta kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengganti Kepala Dinas Pendidikan. Sudah cukup keterlambatan ini membuat resah. Kita butuh pemimpin di dunia pendidikan yang tanggap, transparan, dan berpihak pada guru,” tegasnya.
‎
‎Menurutnya, penggantian pimpinan di Dinas Pendidikan penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan agar kejadian serupa tidak terulang.
‎
‎“Masalah keterlambatan gaji bukan hanya soal teknis, tapi soal tanggung jawab moral dan manajerial. Kalau tidak mampu mengelola sistem, lebih baik mundur,” tambahnya.
‎
‎Dalam kesempatan yang sama, Erwin menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan, agar turun tangan meninjau ulang tata kelola birokrasi pendidikan di Riau.
‎
‎“Kami mohon pemerintah pusat memberikan perhatian serius. Akibat lambannya sistem administrasi, lebih dari 18 ribu guru ASN belum menerima hak mereka. Ini bukan sekadar soal uang, tapi bentuk penghargaan terhadap profesi guru,” jelasnya.
‎
‎Menurut Erwin, keterlambatan gaji berdampak langsung pada kesejahteraan dan semangat kerja guru di sekolah-sekolah negeri Riau.
‎
‎“Guru adalah garda terdepan mencerdaskan bangsa. Jika gajinya saja terlambat, bagaimana mereka bisa fokus dan bekerja dengan tenang?” pungkasnya.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau maupun Dinas Pendidikan Riau terkait keterlambatan pembayaran gaji ribuan guru tersebut.***