DUMAI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Dumai kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah aktivis pendidikan mengkritisi pelaksanaan program tersebut setelah ditemukan adanya makanan basi yang dibagikan kepada siswa di salah satu sekolah dasar di Kelurahan STDI, Kecamatan Dumai Barat.
Aktivis pemerhati pendidikan Dumai, Dhery Perdana Nugraha, menyesalkan insiden tersebut. Ia menilai, makanan basi tidak hanya mencoreng tujuan mulia program MBG, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan para pelajar.
“Pemerintah harus cepat tanggap dan memastikan bahwa program makan bergizi gratis benar-benar bermanfaat dan aman bagi siswa. Jangan sampai program ini menjadi sarana untuk mengambil keuntungan semata, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa,” ujar Dhery, Sabtu (19/10).
Hal senada disampaikan oleh aktivis pendidikan lainnya, Muhammad Ihsan Nizar, yang meminta agar temuan makanan basi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan para pelaksana program.
“Program MBG adalah program yang tidak sedikit menyerap APBN negara. Maka dari itu, kami mengajak seluruh masyarakat Dumai untuk mengawal suksesnya program ini,” tegas Ihsan.
Ia juga mendesak pemerintah untuk mencopot Koordinator MBG Wilayah Dumai apabila terbukti lalai dalam pengawasan pelaksanaan program.
Kedua aktivis ini sepakat, program MBG harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang baik.
“Kami meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap kinerja yayasan MBG yang ada di Kota Dumai,” tambah Dhery.
Sementara itu, Koordinator MBG Wilayah Dumai, Dedi Surya, menegaskan bahwa setiap laporan terkait makanan basi akan segera ditindaklanjuti dengan evaluasi dan teguran kepada pihak yayasan, mitra pengelola dapur, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab.
“Kami evaluasi, dan kepala SPPG serta yayasan dan mitranya akan ditegur. Kami juga akan mencari tahu langsung ke dapurnya,” jelas Dedi.
Ia menambahkan, apabila setelah ditegur masih ditemukan pelanggaran serupa, maka dapur tersebut berpotensi disetop sementara operasionalnya.
“Kita sudah buat kesepakatan poin-poin yang harus dilaksanakan oleh dapur dan SPPG,” pungkas Dedi.
sumber: Antara
