DUMAI – Dugaan aliran limbah berwarna hitam di kawasan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, kian menyisakan tanda tanya besar. Bukan hanya soal asal-usul cairan hitam yang sebelumnya diduga mengalir melalui sebuah parit, tetapi juga informasi penimbunan saluran tersebut yang kini memicu sorotan tajam.
Jika benar parit yang diduga menjadi jalur aliran cairan hitam itu telah ditimbun, publik tentu berhak bertanya: mengapa saluran tersebut ditutup? Siapa yang memerintahkan? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel sebelum penimbunan dilakukan?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini dilontarkan praktisi hukum sekaligus Direktur LBH MAPAN (Masyarakat Pancasila Nusantara), Dr. (Cand.) Eko Saputra, S.H., M.H. Ia secara tegas meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Riau dan PT Energi Unggul Persada (PT EUP) tidak bungkam dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Menurut Eko, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Terlebih, ia mengaku memperoleh informasi bahwa DLH Provinsi Riau telah turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi beberapa hari sebelumnya.
Namun, hingga upaya konfirmasi dilakukan, pihaknya belum mendapatkan penjelasan substantif mengenai hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut pengawasan tersebut.
"Kalau memang DLH sudah turun ke lapangan, apa yang ditemukan? Apa yang diperiksa? Apakah sampel air sudah diambil dan diuji di laboratorium? Jangan hanya datang ke lokasi, lalu masyarakat dibiarkan bertanya-tanya tanpa mengetahui perkembangan penanganannya," tegas Eko.
PARIT DITIMBUN, TETAPI PERSOALAN BELUM TENTU SELESAI
Eko menilai, informasi penimbunan parit yang sebelumnya diduga dialiri cairan hitam merupakan bagian penting yang tidak boleh luput dari pemeriksaan.
Menurutnya, penimbunan saluran air tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila sebelumnya memang terdapat indikasi pencemaran. Bahkan, tindakan tersebut justru perlu ditelusuri untuk memastikan apakah seluruh prosedur pemeriksaan lingkungan telah dilakukan.
Ia mempertanyakan apakah sebelum parit ditimbun, petugas telah mengambil sampel air, lumpur, maupun material yang berada di dalam saluran tersebut.
"Jangan sampai paritnya sudah tertutup, tetapi persoalan yang sebenarnya justru belum terungkap. Kami ingin tahu apakah sebelum penimbunan dilakukan sudah ada pemeriksaan menyeluruh. Siapa yang memerintahkan pekerjaan itu, apa alasannya, dan apakah ada dokumentasi kondisi sebelum serta sesudah penimbunan?" ujarnya.
Eko mengingatkan, apabila terdapat dugaan tindakan yang bertujuan menghilangkan atau merusak barang bukti, hal tersebut perlu ditelusuri aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Baginya, yang terpenting bukan sekadar kondisi parit yang kini tertutup, melainkan memastikan seluruh fakta mengenai dugaan aliran cairan hitam tersebut dapat diungkap secara objektif.
DLH RIAU JANGAN HANYA TURUN LAPANGAN, PUBLIK MENUNGGU HASILNYA!
Sorotan LBH MAPAN juga diarahkan kepada DLH Provinsi Riau. Eko meminta instansi yang memiliki kewenangan pengawasan lingkungan itu membuka perkembangan pemeriksaan secara transparan.
Ia menyebut setidaknya ada sejumlah hal yang harus dijelaskan kepada publik, mulai dari pengambilan sampel air, pengujian laboratorium, penelusuran sumber cairan hitam, hingga pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan di sekitar lokasi.
Menurutnya, pemeriksaan dugaan pencemaran tidak cukup hanya berdasarkan pengamatan visual. Harus ada langkah teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.
"Jangan sampai masyarakat hanya mendengar bahwa DLH sudah turun, tetapi tidak pernah tahu apa hasilnya. Kalau memang sudah diperiksa, sampaikan perkembangannya. Kalau belum dilakukan pengujian laboratorium, jelaskan apa kendalanya. Transparansi itu penting agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat," katanya.
Ia juga meminta PT EUP memberikan klarifikasi mengenai aktivitas di sekitar lokasi yang dipersoalkan, termasuk alasan dan pihak yang bertanggung jawab atas penimbunan parit tersebut.
LBH MAPAN: JANGAN ADA FAKTA YANG DISEMBUNYIKAN!
Eko menegaskan, LBH MAPAN tidak sedang membangun tuduhan ataupun menyimpulkan telah terjadi konspirasi antara pihak tertentu.
Namun, ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan hal penting dalam menangani persoalan yang menyangkut dugaan pencemaran lingkungan.
"Jangan sampai muncul kesimpulan sepihak. Kami tidak sedang menuduh adanya konspirasi. Kami hanya meminta seluruh fakta dibuka. Kalau memang tidak ada pelanggaran, tunjukkan hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi. Hukum harus ditegakkan," tegasnya.
Ia menilai masyarakat tidak boleh kehilangan hak untuk mengetahui kondisi lingkungan tempat mereka tinggal hanya karena persoalan tersebut berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
SIAP BAWA PERSOALAN KE POLDA RIAU
Tak berhenti pada desakan klarifikasi, LBH MAPAN menyatakan tengah menyiapkan langkah untuk mengumpulkan informasi dan bukti pendukung terkait persoalan tersebut.
Dokumentasi lokasi, keterangan masyarakat, kronologi dugaan penimbunan parit, serta informasi mengenai pemeriksaan DLH Provinsi Riau akan menjadi bahan telaah hukum.
Eko menegaskan, apabila nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana lingkungan hidup maupun perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana, LBH MAPAN siap membawa persoalan ini ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau.
"Jangan menganggap persoalan ini akan berhenti hanya karena parit sudah ditimbun. Kami akan mengumpulkan seluruh informasi dan bukti yang diperlukan. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami siap melaporkan persoalan ini ke Polda Riau," tandasnya.
Selain jalur pidana, LBH MAPAN juga berencana meminta penjelasan resmi kepada DLH Provinsi Riau mengenai pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan di lokasi.
HAK MASYARAKAT BUKAN UNTUK DIABAIKAN
Eko mengingatkan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Karena itu, dugaan aliran cairan hitam di Lubuk Gaung tidak boleh dipandang sebelah mata ataupun dianggap sekadar persoalan administratif.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pencemaran, pihak yang bertanggung jawab harus menjalankan kewajiban hukum, termasuk melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap DLH Provinsi Riau menjalankan pengawasan secara independen, objektif, dan transparan, tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.
"Yang kami perjuangkan adalah kepastian fakta dan perlindungan hak masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus bertanya, sementara persoalan di lapangan tidak mendapatkan penjelasan yang terang. Parit boleh saja sudah ditimbun, tetapi dugaan pencemaran tidak boleh ikut dikubur bersama parit tersebut," tutup Eko.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan substantif dari DLH Provinsi Riau maupun PT Energi Unggul Persada (PT EUP) terkait dugaan aliran cairan hitam, penimbunan parit, dan perkembangan pemeriksaan lingkungan sebagaimana disoroti LBH MAPAN. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi DLH Provinsi Riau maupun PT EUP demi menjaga keberimbangan pemberitaan. ***