PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid kembali menjadi sorotan, kali ini terkait pembelian kasur mewah senilai Rp149 juta oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, di tengah defisit anggaran daerah yang mencapai triliunan rupiah.
Aktivis 98 sekaligus pegiat pendidikan Riau, Erwin Sitompul, S.Pd., menilai kebijakan tersebut paradoks dengan komitmen efisiensi anggaran yang kerap digaungkan sang gubernur.
“Efisiensi untuk siapa sih, Pak Gubernur? Slogan efisiensi anggaran ternyata nggak berlaku untuk semua,” sindir Erwin dalam keterangannya.
Berdasarkan data LSM Benang Merah, pengadaan kasur mewah itu tidak berdiri sendiri. Ada pula belanja gorden, vitrase, dan karpet dengan total nilai mencapai Rp434 juta. Seluruh belanja disebut dipecah menjadi beberapa paket, namun ditandatangani pada hari yang sama, bahkan dengan rekanan yang sama.
Yang membuat publik heran, barang-barang tersebut juga disebut telah dibeli pada tahun sebelumnya.
“Lah, ini gimana ceritanya di tahun yang berdekatan membeli barang yang sama? Apa memang secepat itu kasur, gorden, dan karpet harus diganti?” tanya Erwin.
Ironi semakin mencuat ketika mengingat pernyataan Abdul Wahid tiga bulan sebelum pembelian. Saat itu, ia mengaku hanya tidur tiga jam per hari karena sibuk memikirkan solusi defisit anggaran.
“Eh, ternyata kasur mewah tetap masuk list belanja. Ini seperti lelucon politik yang nggak lucu,” sindirnya lagi.
Idris, perwakilan LSM Benang Merah, menyebut pembelian kasur mewah di tengah defisit anggaran sebagai anomali kebijakan yang patut diusut.
“Wajar nggak, di tengah efisiensi dan defisit, pemimpin justru tidur di kasur ratusan juta? Ini harus diselidiki, karena ada indikasi pengadaan barang berulang tanpa urgensi yang jelas,” tegas Idris.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Riau belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan pembelian kasur mewah tersebut, termasuk pengadaan gorden, vitrase, dan karpet yang disebut dilakukan berulang.
Di tengah tekanan defisit yang membebani berbagai sektor publik, publik kini menunggu jawaban Gubernur Abdul Wahid apakah efisiensi hanya slogan, atau benar-benar menjadi prinsip dalam mengelola keuangan daerah.***
