JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi mengukuhkan Pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) periode 2025–2030 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengingatkan agar setiap program yang disetujui benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tapi tetap disetujui. Di sini DPRD harus menjadi penyeimbang yang kuat,” tegas Tito.
Mendagri juga menyoroti kebijakan pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 yang menuntut pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja. DPRD diminta memastikan agar belanja operasional yang tidak perlu disederhanakan demi efektivitas anggaran.
Selain efisiensi, DPRD juga didorong menggali sumber pendapatan daerah tanpa membebani rakyat, salah satunya melalui optimalisasi pajak restoran dan hotel berbasis teknologi digital. Ia mencontohkan inovasi serupa yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung.
“Pendapatan dapat meningkat tanpa harus membuat kebijakan baru yang memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Dalam aspek pembangunan ekonomi, Tito meminta DPRD mendorong pemerintah daerah memberi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan pro-UMKM, bahkan di masa pandemi Covid-19.
Sementara dalam fungsi legislasi, Mendagri mengingatkan agar DPRD tidak memproduksi Peraturan Daerah (Perda) yang justru membatasi ruang gerak masyarakat dan dunia usaha. Ia menilai masih banyak Perda yang rumit dan tidak aplikatif.
“Perda jangan mempersulit. Harus sederhana, jelas, dan bisa dilaksanakan,” katanya.
Mendagri juga membuka ruang dialog dengan ADPSI dan ASDEPSI untuk saling bertukar masukan terkait persoalan pemerintahan daerah.
Dalam pengukuhan tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna ditetapkan sebagai Ketua Umum ADPSI periode 2025–2030.
Acara ini turut dihadiri Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, Sekretaris Jenderal ADPSI Fahmi Hakim, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Bey Triadi Machmudin, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.***
Puspen kemendagri