PEKANBARU – Puluhan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Rumbai, Kota Pekanbaru, Senin (27/10/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap alokasi dana Participating Interest (PI) Blok Rokan yang disebut hanya sebesar 1 Dolar AS per bulan bagi pemerintah daerah Riau melalui BUMD sejak Januari 2025.
Demonstrasi sempat memanas karena gerbang kantor PHR dikunci rapat. Massa yang menuntut bertemu langsung dengan Direktur Utama PT PHR, Ruby Mulyawan, gagal masuk setelah dihadang aparat keamanan. Sejumlah peserta aksi sempat mendorong pagar besi kantor tersebut.
Ketua KNPI Rumbai Barat, Angga, menyebut nilai dana PI tersebut tidak masuk akal dan tidak sebanding dengan besarnya hasil minyak yang diambil dari bumi Riau.
“Begitu banyak minyak diangkut dari Riau, tapi kompensasi ke daerah cuma satu dolar per bulan. Ini jelas tidak adil,” ujarnya.
Menurut Angga, di tengah kondisi fiskal Riau yang berat, seharusnya keberadaan PHR bisa membantu ekonomi daerah, bukan malah memperparah ketimpangan. Ia menuntut agar perjanjian PI Blok Rokan direvisi dan memberikan porsi yang lebih layak kepada daerah, minimal 35 persen.
Isu pembagian PI yang minim ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak pihak menilai pembagian tersebut tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia itu.
Gubernur Riau: Tata Kelola Migas Bermasalah
Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid juga menyoroti minimnya dana PI Blok Rokan yang diterima daerah. Ia menilai ada kesalahan dalam tata kelola sektor migas yang membuat kontribusinya terhadap ekonomi daerah justru negatif.
Pada triwulan II tahun 2025, ekonomi Riau tumbuh 4,59 persen, namun sektor migas justru mencatat pertumbuhan negatif.
“Jika tanpa sektor migas, ekonomi Riau bisa tumbuh di atas 5,6 persen. Artinya ada tata kelola yang salah,” ujar Wahid.
Ia juga menduga investasi besar PHR selama ini tidak banyak melibatkan perusahaan lokal sehingga efek ekonomi bagi masyarakat Riau sangat kecil. Gubernur meminta transparansi terkait nilai investasi dan hasil lifting minyak Blok Rokan.
Penjelasan Pihak Pertamina Hulu Rokan
Menanggapi hal itu, Dirut PT PHR Ruby Mulyawan menjelaskan bahwa perusahaan saat ini tengah menanggung beban besar akibat penerapan insentif progressive split sebesar 10 persen serta tingginya biaya investasi proyek Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR).
“Kami sedang menghadapi lonjakan biaya investasi dan penurunan harga minyak dunia. Kondisi keuangan PHR sedang tertekan,” jelas Ruby.
Ia menambahkan bahwa PHR telah melibatkan lebih dari 200 kontraktor lokal dalam berbagai proyeknya.
“Lokal konten sudah signifikan, dan kami berharap itu bisa turut mendorong ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Sekda Riau Syahrial Abdi menyebut Pemprov Riau akan mengajukan amandemen akta peralihan antara BUMD penerima PI dan PT PHR karena terdapat klausul yang memberatkan daerah.
Sejak mengambil alih Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia pada Agustus 2021, Pertamina Hulu Rokan mengklaim telah berinvestasi besar-besaran di ratusan sumur baru. Namun, hingga kini produksi minyak masih berkisar 162 ribu barel per hari, belum menunjukkan peningkatan signifikan.***
sumber: sabangmerauke