PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Komisi III DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Kamis (15/1/2026).
Pertemuan ini menjadi forum strategis membahas sejumlah persoalan krusial terkait pendapatan daerah dan pelayanan publik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Riau, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau, Ketua dan anggota Komisi III DPRD, serta sejumlah pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau menyampaikan beberapa isu yang menjadi perhatian legislatif dan masyarakat, khususnya terkait optimalisasi pendapatan daerah.
Salah satu sorotan utama adalah tumpang tindih sistem antara aplikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan aplikasi milik Polri dalam proses administrasi pajak kendaraan bermotor.
Selain itu, DPRD juga menyampaikan keluhan masyarakat mengenai sejumlah persyaratan dalam pembayaran pajak kendaraan yang dinilai masih menyulitkan dan berpotensi menghambat kepatuhan wajib pajak.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa sebagian regulasi yang berjalan saat ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh seluruh daerah. Namun demikian, ia membuka ruang dialog untuk mencari solusi bersama.
“Kami mendorong adanya diskusi lanjutan atau pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas sektor agar tercipta kesepahaman, sinkronisasi sistem, dan pelayanan yang lebih efektif bagi masyarakat,” ujar Kapolda Riau.
Lebih lanjut, Kapolda juga mendorong DPRD Provinsi Riau untuk merumuskan produk kebijakan yang inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, pendekatan ekologis atau green policing tidak hanya berdampak pada pelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber peningkatan pendapatan daerah.
“Penghijauan dan kebijakan ramah lingkungan bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Polri dan DPRD Provinsi Riau dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.***
sumber: Bid Humas Polda Riau