Oleh: Pandawa Pesisir Dumai
Masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan pesisir timur Sumatera, menaruh harapan besar kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru dilantik. Sosok yang kini menduduki jabatan strategis ini bukanlah figur biasa: ia merupakan mantan anggota satuan elit Kopassus, pasukan tempur yang selama ini dikenal dengan keberanian, disiplin tinggi, serta ketegasannya dalam menghadapi berbagai ancaman negara.
Dengan latar belakang militer khusus, banyak pihak menilai Dirjen Bea Cukai yang baru memiliki kapasitas dan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan klasik yang selama ini tak kunjung terselesaikan, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal yang masih merajalela di beberapa wilayah, termasuk Pelabuhan A Pelindo Dumai.
Rokok Ilegal Masih Mengalir Deras
Praktik penyelundupan dan distribusi rokok ilegal di wilayah Dumai bukanlah cerita baru. Namun yang menjadi perhatian publik adalah bahwa kegiatan ini terus berlangsung, bahkan terkesan tak tersentuh, meski berbagai upaya penegakan hukum sudah dilakukan. Salah satu nama yang kerap disebut-sebut dalam jaringan ini adalah Tonseng dan kawan-kawan, yang ditengarai memiliki jaringan kuat dan pola operasi yang canggih serta sistematis.
Rokok-rokok ilegal yang masuk melalui Pelabuhan A Pelindo Dumai ini diduga berasal dari luar negeri dan juga dari wilayah industri dalam negeri yang tidak resmi. Barang-barang ini masuk dengan modus yang terus berkembang, mulai dari pemalsuan pita cukai, penyembunyian dalam kontainer bahan campuran, hingga kolaborasi dengan oknum-oknum tertentu. Akibatnya, negara mengalami kerugian triliunan rupiah per tahun, sementara pasar rokok resmi terpukul dan kualitas kesehatan masyarakat semakin terancam.
Butuh Ketegasan, Bukan Sekadar Formalitas
Kehadiran Dirjen Bea Cukai yang baru dengan latar belakang pasukan elit diharapkan dapat memberikan angin segar dan langkah nyata dalam memberantas praktik ini. Masyarakat tidak lagi menginginkan penindakan seremonial atau penangkapan kecil-kecilan yang hanya menyentuh lapisan bawah. Yang dibutuhkan adalah penindakan serius, sistemik, dan berani menyasar hingga ke akar jaringan dan pelindungnya, siapa pun mereka.
Sudah saatnya Bea Cukai menunjukkan bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai institusi yang memeriksa dokumen dan kontainer, tetapi sebagai garda depan kedaulatan ekonomi nasional yang mampu menghadang perusak sistem fiskal negara.
Kita percaya bahwa Dirjen yang baru memiliki rekam jejak keberanian dan integritas. Sebagai mantan prajurit Kopassus, tentu beliau memahami pentingnya operasi intelijen, infiltrasi, dan penindakan cepat terhadap kelompok-kelompok ilegal yang merugikan negara.
Sinergi dan Reformasi Internal
Namun, keberhasilan tidak cukup hanya dengan niat baik seorang Dirjen. Diperlukan sinergi lintas lembaga: TNI AL, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan tentu saja internal Bea Cukai sendiri. Reformasi di tubuh internal Bea Cukai juga menjadi kunci. Oknum yang bermain di dua kaki harus ditindak. Transparansi dan sistem pengawasan berbasis teknologi perlu diperkuat agar penyusupan bisa dideteksi sejak awal.
Masyarakat, termasuk pelaku usaha resmi, sangat berharap bahwa momentum pergantian kepemimpinan ini menjadi titik balik yang nyata. Jangan biarkan Pelabuhan A Pelindo Dumai terus menjadi pintu masuk barang ilegal hanya karena kelengahan atau pembiaran.
Penutup
Kepada Dirjen Bea dan Cukai yang baru, rakyat menunggu tindakan tegas dan konkret. Latar belakang militer elit adalah modal, namun kepercayaan publik akan bertumpu pada hasil nyata di lapangan. Jika para penyelundup seperti Tonseng dan jaringannya masih bebas beroperasi enam bulan ke depan, maka itu adalah tanda kegagalan institusional. Namun jika langkah pertama yang dilakukan adalah operasi gabungan besar-besaran, maka kepercayaan rakyat akan tumbuh kembali.
Kita menaruh harapan, bukan sekadar karena jabatan baru, tetapi karena kita tahu: di tangan yang tepat, hukum bisa ditegakkan dan martabat negara bisa dijaga.***