DUMAI – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai terus memperkuat reformasi layanan publik dengan mengoptimalkan layanan digital M-Paspor sebagai upaya nyata memangkas birokrasi, menghapus antrean panjang, sekaligus memberantas praktik percaloan dalam pengurusan paspor.
Kepala Kantor Imigrasi Dumai, Ruhiyat M Tolib, menegaskan bahwa transformasi digital ini merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, cepat, dan bebas pungutan liar.
“Melalui M-Paspor, seluruh proses pengajuan paspor menjadi lebih terbuka, efisien, dan memutus ruang gerak calo. Kami ingin masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ruhiyat kepada Kupas Media Grup, Sabtu (29/11/2025).
Aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store memungkinkan pemohon mengajukan paspor kapan saja dan dari mana saja. Mulai dari unggah dokumen persyaratan, pemilihan jadwal wawancara, hingga pembayaran dilakukan secara daring dalam satu platform.
“Saat ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi untuk tahap awal. Semua proses administrasi bisa diselesaikan secara mandiri lewat ponsel,” ujarnya.
Salah satu fitur unggulan M-Paspor adalah pra-unggah dokumen, yang mempercepat proses verifikasi saat pemohon datang untuk wawancara dan pengambilan biometrik. Selain itu, sistem pembayaran non-tunai melalui transfer bank, kartu kredit, hingga dompet digital turut memperkuat aspek akuntabilitas dan keamanan transaksi.
Langkah digitalisasi ini dinilai efektif dalam menekan praktik percaloan yang selama ini kerap merugikan masyarakat. Dengan sistem tertutup dan terjadwal, ruang manipulasi prosedur semakin sempit.
Respons masyarakat pun positif. Warga Dumai menilai kehadiran M-Paspor sebagai terobosan yang benar-benar memudahkan.
“Sekarang tidak perlu takut antre panjang atau calo. Semua bisa diurus sendiri dengan cepat,” ujar Megi Alfajrin, salah seorang pemohon paspor.
Imigrasi Dumai menegaskan akan terus mengembangkan inovasi layanan berbasis digital sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.***