DUMAI – Aktivis Pendidikan Kota Dumai Erwin Sitompul menyebut bahwa sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Dumai banyak dikeluhkan orangtua, karena sulitnya proses pendaftaran serta muncul dugaan ada penyalahgunaan surat domisili yang dikeluarkan pihak kelurahan.
Dijelaskan dirinya banyak menerima laporan dugaan penyalahgunaan surat domisili sebagai dasar penerimaan siswa baru dari jalur zonasi dan afirmasi.
“Saya dapat informasi ada KK dari Rupat bisa dapat surat domisili di Dumai. Hal ini tentu sangat kita sayangkan, bahwa peserta didik dengan nilai tinggi justru banyak yang tidak bisa sekolah ditempat yang mereka inginkan,” kata Erwin kepada wartawan di Dumai (9/7).
Untuk itu, Erwin menyarankan agar dilakukan verifikasi faktual peserta didik baru dengan melibatkan tim independen dan penegak hukum.
“Saya sangat yakin jika hal itu benar-benar dilakukan maka akan ditemukan banyak ketidakcocokan antara KK dengan surat domisili yang dilampirkan,” terangnya.
Dilanjutkannya, bahwa mudahnya orangtua siswa memperoleh surat domisili dari kelurahan yang tidak sesuai dengan KK harusnya jadi sorotan oleh penegak hukum.
“Seharusnya, surat domisili itu dikeluarkan berdasarkan keterangan di kartu keluarga. Saat ini banyak yang diduga tidak sesuai makanya kita minta penegak hukum menyelidiki hal ini,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai Suardi S.Sy kepada media menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat domisili yang diminta banyak orang tua murid.
“Banyak yang mengajukan, tetapi tidak ada kewenangan saya mengeluarkan, sehingga tidak ada satupun surat domisili yang kita berikan. Jika di kelurahan hal itu tentu diluar tanggung jawab kami,” jelasnya.
Suardi juga tidak mengetahui dasar aturan yang digunakan oleh kelurahan dalam mengeluarkan surat domisili disaat penerimaan siswa baru seperti sekarang. tim
Komentar