oleh

GNPK-RI Berencana Surati PPID Terkait Rapid Test di RSUD Dumai

Loading...

DUMAI – Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kota Dumai menerima pengaduan masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai bahwa harus rapid tes Covid-19 serta dikenakan biaya sebesar Rp489.750 tanpa bertanya kepada pihak keluarga pasien.

Ketua GNPK-RI Dumai Hasan Basri atau akrab disapa Mawa ini mempertanyakan Pemerintah Kota Dumai apakah tidak menganggarkan biaya untuk Rapid Tes Covid-19, sehingga ini dibebankan kepada masyarakat.

Diketahui di RSUD lain pasien yang akan dirawat inap tidak wajib Rapid Tes Covid-19, apabila tidak PDP serta ada riwayat keluarga atau tetangga pasien yang positif Covid-19 dan tidak dikenakan biaya dan masih ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Kecuali atas permintaan pasien itu sendiri yang biayanya di tanggung pasien.

Keluarga pasien berinisial E merasa keberatan karena anggota keluarga dirawat di rapid tes tanpa berkordinasi dulu, dan disaat hendak membayar tagihan jalur umum, pihak keluarga kaget ada biaya rapid tes dan kunjungan dokter yang didalam rekap melakukan 4 kali kunjungan di tanggal dan waktu yang sama, sehingga hal ini dilaporkan kepada PD GNPK-RI Kota Dumai guna ditelusuri lebih jauh, agar nantinya tidak ada korban lain.

Loading...

Sementara diketahui sebelumnya dalam masa Pandemi Covid-19 dan belum memasuki masa New Normal harga Rapid Test di Rumah Sakit (RS) Swasta Kota Dumai hanya dibandrol sebesar Rp295 ribu, dan yang menjadi pertanyaan kenapa malah di RSUD Dumai yang jelas-jelas RS milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Dumai biayanya melambung tinggi dibandingkan RS Swasta.

Direktur RSUD Kota Dumai dr Ridhonaldi dikonfirmasi wartawan mengatakan, rapid tes dilakukan apabila pasien yang dirawat punya riwayat PDP atau mau menjalankan operasi wajib di rapid tes.

Laporan dan pengaduan masyarakat ini akan menjadi acuan PD GNPK-RI Kota Dumai dan akan melayangkan surat Permohonan Informasi Publik ke Pejabat Pengelola Informatika dan Data (PPID) Dinas Komunikasi Kota Dumai, guna mengetahui apakah protap tersebut wajib dilakukan.

“GNPK-RI akan melayangkan surat Permohonan Informasi Publik ke PPID Kota Dumai serta kita tetap berdasarkan azas praduga tidak bersalah,” tutup Hasan. (Tim)

Loading...

Komentar

READ MORE