DUMAI – Paripurna Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Dumai Tahun 2020 DPRD Dumai meminta Komisi II segera menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan Perusahaan Daerah BUMD PT Pembangunan Dumai terkait kontribusi bagi keuangan daerah.
Anggota Pansus DPRD Dumai Idrus mengatakan, lembaga dewan minta segera digelar hearing dengan perusahaan semi plat merah itu untuk mengetahui realisasi pendapatan asli daerah dari berbagai kegiatan bisnis dijalankan.
“Lewat Paripurna Pansus yang telah dilaksanakan, berbagai fraksi sepakat agar Komisi II memanggil manajemen PT Pembangunan Dumai dalam hearing,” kata Idrus, Jumat (4/6).
Selain itu, Pansus DPRD Dumai juga menyampaikan opsi agar Pemerintah Kota Dumai melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan perusahaan dan keuangan oleh managemen.
Info diterima bahwa BUMD Kota Dumai PT Pembangunan Dumai yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam meningkatkan perekonomian daerah dalam hal menjadi penyumbang pendapatan asli daerah, namun justru menjadi sebaliknya.
Namun, tidak ada PAD yang mampu disumbangkan pada Tahun 2020 membuat 30 Anggota DPRD Dumai menjadi geram.
Sementara, Walikota Dumai H Paisal Skm, MARS dihubungi wartawan mengaku geram atas kinerja manajemen PT Pembangunan Dumai yang berkantor di Jalan Pattimura Dumai dan berjanji akan mengevaluasi kinerja jajaran manajemen.
“Selaku pemegang saham, kinerja PT Pembangunan Dumai patut dipertanyakan, dan kita akan lakukan evaluasi managemen,” demikian Walikota Paisal.
Direktur Utama BUMD PT Pembangunan Dumai Bennedi Boiman saat dikonfirmasi wartawan menyebut akan menyiapkan jawaban atau keterangan secara tertulis terkait diduga nol persen PAD dari perusahaan.
“Nanti akan kita siapkan jawaban tertulis,” kata Bennedi, Kamis. afr
Komentar