Kisruh Proyek Jalan Sudirman, Pejabat Dinas PUPR Dumai Tidak Sinkron?

BERITA62 Dilihat

DUMAI – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Dumai membatalkan pemenang proyek Penanganan Long Segment Peningkatan Jalan Jendral Sudirman yang dibiayai dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2023.

“Lelang sudah dibatalkan,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Dumai, Reza Fahlepi dikutip dari detik12.com.

Reza menjelaskan bahwa proyek dengan nilai kontrak Rp. 17,9 Miliar dimenangkan oleh PT Prima Marindo Nusantara itu untuk pekerjaan Jalan Sudirman di Kecamatan Dumai Timur.

Tahapan proses pengerjaannya diawali dengan menambal beberapa lubang, lalu pada akhirnya semua akan diaspal.

“Itu untuk menambal menutup lobang yang rusak biar rata permukaan dasarnya, baru diaspal semuanya lagi,” katanya.

Sedangkan untuk Jalan Sudirman Kecamatan Dumai Kota akan menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) nantinya.

Pejabat Dinas PUPR Kota Dumai Tidak Sinkron?
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai membantah pernyataan Kepala Dinas PUPR Kota Dumai bahwa tender proyek tersebut dibatalkan.

Pembatalan dan lelang ulang terhadap pekerjaan tersebut menunggu petunjuk dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

“Masih wacana tergantung hasil jawaban surat dari LKPP dan LPJK,” kata Kabid Bina Marga PUPR Kota Dumai yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yomi Idriansyah. Rabu (5/4/2023).

Alat Berat Masih Beroperasi, Pekerjaan Masih Dilanjutkan?
Meski sudah ada statemen pembatalan dari Kadis PUPR Kota Dumai, terlihat sejumlah alat berat kembali masuk ke area pengerjaan proyek Jalan Sudirman.

Sebelumnya, beberapa alat berat tersebut diketahui sudah meninggalkan area proyek. Saat ini, proyek pengerjaan Jalan Sudirman kembali dikerjakan.

Yomi Idriansyah mengatakan alat berat masuk ke lokasi proyek untuk menutup kembali jalan yang sudah dibongkar beberapa waktu lalu. “Itu untuk nutup yang sudah dibongkar kemarin aja,” tutup Yomi.

Perusahaan Diduga Tak Kantongi SBU
Diberitakan sebelumnya, Proyek Penanganan Long Segment Peningkatan Jalan Jendral Sudirman yang dibiayai dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2023 terlihat sudah mulai dikerjakan.

Informasi lelang dalam aplikasi SPSE versi 4 LPSE Kota Dumai disebutkan paket pekerjaan ini dilelangkan mulai 27 Februari 2023 hingga 20 Maret 2023 dengan tahapan pengumuman pascakualifikasi hingga penandatanganan kontrak dengan nilai HPS Rp. 18,2 Miliar.

Sebagai pemenang berkontrak PT Prima Marindo Nusantara dengan nilai kontrak Rp. 17,9 Miliar, kuat dugaan perusahaan tidak mengantongi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Baru, Mereka diduga upload dokumen SBU lama untuk memenangkan proyek tersebut. LSBU sudah dicabut pada 29 Januari 2023.

Hasil penelusuran di website Bank Data Lembaga Pengebangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak ditemukan SBU Terbit di LSBU PT. Prima Marindo Nusantara.

Kemudian saat dilakukan penelusuran detail status permohonan Lembaga SBU di website LPJK PUPR ditemukan bahwa PT Prima Marindo Nusantara dengan subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Flyover dan Underpass dengan kode BS002 berstatus Pencabutan.

Selain itu, untuk subkalsifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan dengan kode BS001 juga berstatus Pencabutan. Detail status Pembekuan dan Pencabutan tersebut tertanggal 29 Januari 2023.

Ketua Pokja Pemilihan (Pokmil) Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Kota Dumai, Eka Budi Ariawanto saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui status pencabutan LSBU tersebut, meskipun sekarang dirinya sudah mengetahui pada saat dikonfirmasi bahwa perusahaan pemenang proyek dengan status LSBU dibekukan dan dicabut pihaknya tidak akan melakukan tender ulang.

“Kami sudah melakukan proses tender, statusnya kami tidak sampai ke situ artinya kami sudah melaksanakan proses tender itu sudah selesai tugas kami. Proses tetap berlanjutlah tidak tender ulang. tender ulang itu dilakukan jika ada hal-hal menyangkut permasalahan ada sanggahan dan ketika sanggahan itu dikatakan dapat dibuktikan,” ungkap Ketua Pokmil PBJ Dumai, Eka Budi Ariawanto, Sabtu (25/03/2023).

Menurutnya, proses Pokmil tidak ada masalah dan sekarang sudah masuk proses pelaksanaan, karena bahasa pencabutan LSBU tersebut tidak diatur dalam proses penunjukan sebagai penetapan pemenang.

“Yang jelas kita sudah lihat di daftar hitam tidak ada semuanya memenuhi syarat ya sudah menang. Kalo sekarang proses pelaksanaan kayaknya tidak ada lagi masalah.” paparnya.

Ia mengaku bahwa Pokmil PBJ Dumai tidak melakukan pemeriksaan sampai ke Bank Data dan detail status permohonan Lembaga SBU di website LPJK PUPR, karena menurutnya tidak diatur untuk melakukan pemeriksaan sampai ke website tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Bank data tersebut juga tidak akurasi.

“Nggak diatur sampai ke situ, kita kan cuma pembuktian kualifikasi cuma berkas dokumen aslinya mana, itu saja. Bank data kan tidak juga akurasi,” tutupnya. (isk)

Komentar