Rp4,77 Miliar Barang Dimusnahkan Bea Cukai Dumai, Asal-usul dan Pelaku Belum Terurai

Rabu, 18 November 2026 | 13:56:41 WIB

DUMAI – Sebanyak Rp4,77 miliar barang hasil penindakan Bea Cukai Dumai dimusnahkan. Namun, di balik angka fantastis tersebut, publik masih belum mendapat gambaran utuh mengenai dari mana barang-barang itu berasal, berapa banyak kasus yang melatarbelakanginya, serta siapa saja yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang ditemukan.

Pemusnahan yang dilakukan Selasa (17/11/2026) itu bukan sekadar seremoni penghancuran barang ilegal. Nilai barang yang mencapai Rp4.771.941.532, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1.975.475.603, memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai efektivitas pengawasan, penindakan, hingga transparansi penegakan hukum di wilayah kerja Bea Cukai Dumai.

Di tengah sorotan terhadap besarnya nilai barang yang diamankan, Bea Cukai justru menjelaskan bahwa barang yang dimusnahkan merupakan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), bukan barang bukti perkara pidana.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) KPPBC TMP B Dumai, Dedi Husni, menyebut barang tersebut merupakan gabungan dari seluruh Barang yang Dikuasai Negara (BDN) hasil penindakan petugas, yang kemudian ditetapkan menjadi BMMN.

“Ini campuran dari semua barang BDN. Atas semua barang BDN yang ada tadi ditetapkan statusnya menjadi BMMN. Untuk peruntukan BMMN (pemusnahan) telah dimintakan izinnya ke DJKN dan KPKNL Dumai,” jelas Dedi.

Ia menegaskan, barang yang dimusnahkan bukan barang bukti dari penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

“Barang yang dimusnahkan ini adalah BMMN, bukan BB dari penyidikan kasus pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai,” ujarnya.

Penjelasan itu memang mempertegas jalur administrasi pengelolaan barang. Namun, belum menjawab pertanyaan mendasar yang muncul dari publik: berapa banyak barang yang berasal dari pelanggaran administratif, berapa yang ditinggalkan pemiliknya, dan berapa kasus yang berujung pada penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab?

Barang miliaran rupiah, pelaku tak tergambar

Menurut penjelasan Bea Cukai, Barang yang Dikuasai Negara (BDN) dapat berasal dari penindakan administratif terhadap pelanggaran yang tidak memenuhi unsur pidana sehingga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, tetapi barang tetap ditahan karena berkaitan dengan ketentuan larangan dan pembatasan.

BDN juga dapat berasal dari barang yang ditinggalkan pemilik atau pelakunya di lokasi penindakan, ketika petugas tidak berhasil menemukan pihak yang bertanggung jawab.

Barang-barang tersebut kemudian diproses hingga statusnya ditetapkan menjadi BMMN dan dapat dimusnahkan sesuai ketentuan.

Persoalannya, penjelasan itu belum disertai data terperinci mengenai komposisi barang berdasarkan kategori penindakan, nilai masing-masing kelompok, jumlah kasus, maupun berapa penindakan yang berhasil mengidentifikasi pemilik atau pelaku.

Padahal, perbedaan antara barang hasil pelanggaran administratif dan barang yang ditinggalkan tanpa diketahui pemilik bukan sekadar persoalan klasifikasi. Informasi tersebut penting untuk mengukur sejauh mana pengawasan berhasil mengungkap pihak di balik peredaran barang ilegal, bukan hanya mengamankan barang dan mengakhirinya dengan pemusnahan.

Pernyataan tujuh tersangka masih menyisakan tanda tanya

Sorotan semakin menguat setelah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau, Dwijo Muryono, sebelumnya menyebut terdapat tujuh orang dalam proses penyidikan pada tahun lalu.

Saat ditanya wartawan mengenai tersangka dalam penindakan barang bernilai miliaran rupiah, Dwijo mengatakan:

“Tahun lalu ada tujuh orang dalam penyidikan, yang tersangka akan kita informasikan dan ditotalisasikan.”

Pernyataan tersebut belum menjelaskan apakah tujuh orang itu berkaitan dengan barang yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut atau merupakan perkara penyidikan lain.

Sampai saat ini, hubungan antara angka tujuh orang dalam penyidikan dengan total barang senilai Rp4,77 miliar belum terurai secara terbuka. Apakah perkara-perkara itu berkaitan dengan barang yang dimusnahkan? Apakah terdapat perkara yang telah dituntaskan, atau masih berjalan? Berapa banyak penindakan yang tidak berhasil mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi relevan karena publik tidak hanya disuguhi angka hasil penindakan, tetapi juga berhak mengetahui gambaran kinerja pengawasan dan penegakan hukum secara proporsional.

Rokok ilegal mendominasi, potensi kerugian negara hampir Rp2 miliar

Dari keseluruhan barang yang dimusnahkan, rokok ilegal menjadi komoditas dominan.

Bea Cukai Dumai memusnahkan 1.913.750 batang rokok dari berbagai merek dan 34 unit rokok elektrik. Nilai barang hasil tembakau tersebut diperkirakan mencapai Rp2,95 miliar, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1,92 miliar.

Selain rokok, barang yang dimusnahkan meliputi:

  • 216 unit telepon seluler dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.
  • Sekitar 46 liter minuman beralkohol.
  • 198 kemasan pakaian, sepatu dan produk tekstil bekas.
  • 666 kemasan kosmetik, obat-obatan dan suplemen.
  • 1.079 kemasan berbagai barang bekas lainnya.

Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan metode pemotongan, penghancuran, perusakan fungsi hingga pembakaran, sesuai karakteristik masing-masing.

Besarnya jumlah rokok ilegal dan potensi kerugian negara yang hampir Rp2 miliar memperlihatkan bahwa persoalan peredaran barang ilegal bukan perkara kecil. Namun, tanpa pemetaan asal barang, jalur masuk, modus distribusi dan hasil penindakan terhadap pihak yang terlibat, data pemusnahan masih berhenti pada ukuran kuantitas dan nilai ekonomi.

Pemusnahan bukan akhir dari transparansi

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai, Ruru Firza Isnandar, menyatakan pemusnahan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, mencegah potensi kerugian negara, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Bea Cukai juga mengajak masyarakat tidak membeli, memperdagangkan maupun mengedarkan barang ilegal, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Namun, upaya membangun kepercayaan publik tidak cukup hanya melalui pemusnahan barang dan imbauan kepada masyarakat. Transparansi mengenai hasil penindakan, asal barang, status hukum, hingga perkembangan perkara menjadi bagian penting dari akuntabilitas institusi.

Dengan nilai barang mencapai Rp4,77 miliar, publik layak mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci: berapa barang yang berasal dari pelanggaran administratif, berapa yang ditinggalkan pemiliknya, berapa kasus yang berhasil ditindaklanjuti, dan bagaimana perkembangan perkara yang melibatkan tersangka.

Pemusnahan memang mengakhiri keberadaan barang-barang tersebut. Tetapi, pengungkapan asal-usul, pola pelanggaran dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat seharusnya tidak ikut berakhir di tempat pemusnahan.

Di sinilah transparansi Bea Cukai diuji: bukan semata seberapa banyak barang ilegal berhasil dihancurkan, melainkan seberapa terang penindakan itu menjelaskan persoalan di baliknya kepada publik.***

Terkini